Author Archive Admin Sumbung

BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia.

Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilyah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lain. Masa jabatan anggota dari BPD adalah 6 tahun dan bisa diankat atau diusulkan kembali untuk masa jabatan satu kali pada berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Kepala Desan dan Perangkat Desa. Peresmian anggota BPD dikukuhkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang mana sebelum menjabat mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD dengan langsung didalam Rapat BPD yang digelar secara khusus. Fungsi dari BPD adalah menetapkan peraturan di desa secara bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Tujuan BPD

Tujuan dari pembentukan BPD adalah sebagai berikut:

1. Memberi pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka dalam bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya dalam menghadapi masalah didalam masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menjaga masyarakat agar tetah utuh
3. Memberi pedoman pada masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial. Seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
4. Sebagai tempat demokrasi di desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang sudah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

Tugas dan Wewenang BPD

Adapun tugas dan wewenang BPD adalah sebagai berikut:

1. Membahas dan membuat rancangan peraturan di desa dengan kepala desa
2. Melakukan pengawasan kepada pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa, didalam melakukan pemilihan kepada desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat di desa
6. Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa
7. Membuat susunan tata tertib BPD
8. Semua aspirasi dari penduduk desa khususnya pada bidang pembangunan, BPD diharapkan  dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik
9. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD kepada pemerintahan desa dan masyarakat, harus dijaga supaya kepercayaan dan dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan bersungguh-sungguh untuk melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Hak BPD

1. Mendapatkan keterangan kepada pemerintah desa
2. Mengemukakan pendapat

Hak Anggota BPD

1. Mengajukan rancangan peraturan desa
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Mendapatkan tunjangan  

Syarat Calon Anggota BPD

Untuk menjadi calon anggota BPD ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan juga pemerintah Republik Indonesia
3. Mempunyai Ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Sekolah Menengah Pertama
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berkelakuan baik
6. Tidak memiliki catatan hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman paling sedikit 5 tahun
7. Mengenal terhadap desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat
8. Mendaftar dengan sah sebagai penduduk desa dan tinggal di desa yang bersangkutan kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan tidak terputus.

.

Bapak Purn. Sutarto

Periode ke-2 (Masa Jabatan 2019 – 2027)
Perpanjangan 2 Tahun Masa Jabatan

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal mengenai pengaturan desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 yang mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa diubah. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.