Daily Archive 07/07/2023

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah produk hukum atau ketetapan kelembagaan yang bersifat mengikat dan ditetapkan melalui musyawarah BPD untuk menjalankan tugas, fungsi, serta wewenang kelembagaannya di tingkat desa.

Karakteristik Keputusan BPD

• Hasil Musyawarah: Ditetapkan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang sah dalam rapat musyawarah BPD.
• Dasar Pelaksanaan: Digunakan sebagai pedoman internal atau landasan hukum operasional bagi BPD dalam mengawasi dan menyepakati kebijakan.
• Cakupan Pengaturan: Sifatnya mengatur hal-hal strategis kelembagaan, penetapan tata tertib BPD, hingga kesepakatan rancangan peraturan desa

====================

#desasumbung
#pemdessumbung
꧁ꦄꦝ꧀ꦩꦶꦤ꧀ꦝꦺꦱ꧀ꦱꦸꦩ꧀ꦧꦸꦁ꧂

====================

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah produk hukum desa yang ditetapkan oleh dua orang atau lebih kepala desa untuk mengatur kerja sama antar-desa.

Pengertian dan Fungsi

• Definisi: Peraturan bersama yang bersifat mengatur, disepakati melalui musyawarah antar-desa.
• Fungsi Utama: Menjadi dasar hukum pelaksanaan kerja sama, seperti pembentukan Badan Kerja Sama Antar-Desa (BKAD) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama), serta bidang pembangunan dan pelayanan.

Tahapan Penyusunan

1. Perencanaan: Perencanaan program kerja sama yang didahului oleh musyawarah antar-desa.
2. Penyusunan: Rancangan disusun oleh kepala desa pemrakarsa dan dikonsultasikan kepada masyarakat atau camat.
3. Pembahasan: Dibahas bersama oleh para kepala desa yang terlibat kerja sama.
4. Penetapan: Disahkan dan ditandatangani oleh para kepala desa terkait.
5. Pengundangan: Ditetapkan dalam Berita Desa oleh masing-masing sekretaris desa agar sah dan mengikat.
6. Penyebarluasan: Disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan atau informasi.

====================

#desasumbung
#pemdessumbung
꧁ꦄꦝ꧀ꦩꦶꦤ꧀ꦝꦺꦱ꧀ꦱꦸꦩ꧀ꦧꦸꦁ꧂

====================