https://bumdes.kemendesa.go.id/dasar-hukum
============
Dasar hukum terbaru dan utama untuk BUMDes adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang jelas untuk pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes setelah menggantikan peraturan sebelumnya. Selain itu, PP ini juga merujuk pada pengesahan BUMDes sebagai badan hukum yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021.
Ringkasan Isi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
- Pendirian BUMDes: Mengatur persyaratan dan prosedur pendirian, termasuk mekanisme pemilihan pengurus.
- Modal BUMDes: Mengatur tentang modal, baik aset maupun modal sosial, serta pengelolaan dan penggunaannya.
- Pengelolaan BUMDes: Mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus BUMDes, termasuk keuangan, pembukuan, dan pelaporan.
- Kerjasama BUMDes: Mengatur kemungkinan kerjasama BUMDes dengan pihak lain untuk pengembangan usahanya.
- Pengawasan: Menegaskan pengawasan BUMDes oleh pemerintah desa dan instansi terkait.
- Badan Hukum: BUMDes dapat memperoleh status badan hukum melalui pendaftaran ke Menteri, yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.
Peraturan Pendukung dan Kaitan dengan UU Cipta Kerja
- Undang-Undang Cipta Kerja: Menetapkan bahwa BUMDes harus dijadikan badan hukum.
- Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021: Membuka pendaftaran BUMDes untuk menjadi badan hukum dan mengatur tata cara pendirian serta pengelolaan unit usaha BUMDes.
- Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021: Mengatur pengesahan badan hukum BUMDes dan BUM Desa Bersama.
Kesimpulan
PP Nomor 11 Tahun 2021 adalah peraturan pelaksana yang paling baru dan relevan, berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk BUMDes. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di desa, kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan.
============
#desasumbung
#pemdessumbung
꧁ꦄꦝ꧀ꦩꦶꦤ꧀ꦝꦺꦱ꧀ꦱꦸꦩ꧀ꦧꦸꦁ꧂
============